Banyak Pemda Belum Siap Adakan TesCPNS

(Jakarta): Hingga Rabu (28/8) kemarin, belum ada satupun Pemda yang mengajukan kesediaan mengikuti program Computer assisted test (CAT) dalam pelaksanaan tes CPNS pelamar umum. Padahal, pelaksanaan tes CPNS lewat metode CAT dimulai 29 September mendatang. "Sampai hari ini belum satupun pemda yang meminta untuk pengadaan CPNS lewat CAT. Kalau secara lisan sudah ada seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta, tapi secara resminya belum ada," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja di kantornya, Rabu (28/8).

Data KemenPAN-RB menyebutkan, formasi CPNS kategori pelamar umum untuk daerah sebanyak 260 (23 provinsi, 237 kab/kota) dan 69 kementerian/lembaga. Dari 69 kementerian/lembaga yang sudah mengajukan untuk CAT baru 25. Sedangkan Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota belum ada satupun. "Kita masih memberikan waktu hingga 10 September kepada Pemda maupun kementerian. Ini agar pemerintah pusat punya waktu cukup untuk mempetakan daerah mana saja yang pakai CAT dan lembar jawaban komputer (LJK)," tandasnya.

Bagi instansi yang tidak melaporkan apakah akan gunakan CAT atau LJK, lanjut Setiawan, dinilai tidak mengadakan seleksi CPNS.

    

Ditanya kendala apa hingga daerah belum satupun yang melapor, mantan petinggi di Pemprov Jawa Barat ini mengatakan, masalahnya didominasi ketidaksiapan infrastruktur. Pemda beralasan fasilitas komputernya sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menguji ribuan pelamar. Selain itu banyak daerah yang menganggap, CAT tidak wajib tahun ini. "Memang di surat edaran MenPAN-RB kewajiban CAT untuk seluruh instansi pusat/daerah nanti 2014. Namun, alangkah baiknya bila tahun ini banyak pemda yang mau mengadakan seleksi CPNS dengan sistem CAT agar lebih transparan," pungkasnya. 

    

Pemerintah pusat juga akan mengambil-alih seluruh proses pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua (K2), baik tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB). Tidak hanya penyusunan soal saja, penggandaan hingga distribusi dipegang pusat. 

Begitu juga dengan pemeriksaan lembar jawaban komputer (LJK) dan penetapan passing grade. Daerah hanya diberi jatah mengumumkan hasil pemeriksaan LJK oleh tim panitia seleksi nasional (Panselnas). "Khusus untuk honorer K2 yang keseluruhannya dites dengan LJK semuanya ditangani Panselnas. Sengaja kita perketat agar yang terjaring adalah orang-orang yang layak CPNS," tegas Setiawan Wangsaatmaja. 

    

Mengenai berapa banyak LJK yang akan dicetak Panselnas, menurut Setiawan, hingga hari ini angkanya masih bergerak terus. Sebagai antisipasinya, Panselnas telah menargetkan 750 ribu LJK yang akan dicetak. Sedangkan materi soalnya sementara digodok konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). "Belum ada pencetakan soal maupun LJK. Kita masih menunggu jumlah resminya. Selain itu sekarang masih dalam proses pelelangan. Nantinya perusahaan yang menang harus bertanggung jawab terhadap penggandaan soal sampai pendistribusiannya," terangnya.(kendarinews.com)