Mirisnya Nasib Guru Honorer

Nasib guru honorer saat ini sangatlah memprihatinkan. Karena, belum mendapatkan penghasilan atau gaji yang layak. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah melayangkan surat permintaan langsung kapada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) agar guru honorer mendapatkan gaji minimal setara dengan upah minimum kabupaten / kota.

“Saya lihat guru honorer belum diangkat. Maka saya buat kebijakan jutaan guru harus diangkat,” katanya.

Menurut Ketua PGRI Sulistyo, yang sudah memiliki komitmen untuk memberikan gaji guru honorer minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)  barulah DKI Jakarta saja. “Komitmen ini sudah disampaikan langsung Gubernur Jokowi (Joko Widodo, Red ) dan sepertinya bakal dijalankan”. Ujar sulistyo. Ia juga mengatakan bahwa komitmen Gubernur DKI akan memberikan gaji kepada guru honorer sebesar Rp 2,4 Juta per bulan.

Langkah DKI ini diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain yang juga memiliki jumlah Guru Honorer sangat besar. Sulistyo menuturkan gaji guru honorer saat ini sangat-sangatlah memprihatinkan. Penghasilan resmi yang diberikan pemerintah melalui Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT) hanya berkisar dari Rp 250 ribu sampai dengan Rp 300 ribu perbulan.

“Kita tahu BBM baru saja dinaikkan, tetapi tunjangan fungsional guru honorer tetap. Tentu sangat memprihatinkan”. Ujar Sulistyo. Menurut beliau pemberlakuan upah guru honorer setara dengan upah minimum provinsi, kabupaten/kota tidaklah serta merta seratus persen. Upaya itu bisa dijalankan secara bertahap “Yang penting komitmennya”. Kata beliau lagi.

Pihak PGRI mengusulkan skema baru pemberian tunjangan fungsional guru swasta kepada Presiden. Tahapannya adalah pada 2014 minimal tunjangan fungsional guru honorer sebesar Rp 500 ribu per bulan. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 750 ribu per bulan. Lalu pada 2016 naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Baru pada 2017 nanti tunjangan guru non PNS setara dengan upah minimum regional. “Setelah itu pada 2018 tunjangan guru honorer lebih besar dari UMR,” jelas Sulistyo.

Dia mengatakan PGRI akan mengawal penganggaran gaji guru secara umum di postur Rancangan APBN 2014. Dia mengatakan saat ini RAPBN 2014 sedang dalam pembahasan di internal pemerintah. “Informasi yang saya terima, porsi untuk gaji dan tunjangan guru di APBN mencapai 50 persen,” papar Sulistyo.

Selain urusan tunjangan, Sulistyo juga menyangkan data pemerintah terhadap keberadaan guru honorer masih lemah. Dia menuturkan saat ini Kementerina Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum memiliki data akurat jumlah guru honorer di Indonesia. “Dulu Kemendikbud pernah bertekad membentuk satgas (satuan tugas) pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan pengangkatan guru honorer dan guru bantu menjadi PNS akan dipercepat. Dikatakan, sejak 2004 Ibu Negara Ani Yudhoyono sudah menerima ribuan pesan pendek dari guru honorer yang meminta diangkat menjadi PNS. Ada yang marah, setengah marah, bahkan ada yang marah sekali karena lama tidak diangkat menjadi PNS.

Presiden SBY menyesalkan masih banyaknya masalah dan kendala pada proses pengangkatan guru. ”Daerah harus menghitung secara cermat jumlah guru yang mau diangkat agar tidak ada guru yang dirugikan,” tuturnya.

Bahkan, saat ini, presiden sudah memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendagri, Kemenpan dan RB, Kemenag dan Sesneg untuk membantu proses percepatan pengangkatan guru honorer tersebut. ”Menteri-menteri harus mengundang gubernur seIndonesia untuk cari solusi dan memecahkan masalah guru bantu dan honorer yang belum diangkat,” jelasnya.

Bagaimana dengan Pemprov DKI Jakarta? Salah satu solusi sementara yang dilakukan adalah dengan memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada para guru honorer. ”KJS diberikan sebagai pengganti tunjangan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, DKI Jakarta memiliki 11.751 guru honorer dan 5.757 guru bantu. Guru honorer di sekolah negeri mendapat uang transportasi Rp 400 ribu per bulan dari APBD. Sementara guru bantu mendapat tambahan uang transportasi Rp 550 ribu per bulan dari APBD dan Rp 1 juta per bulan dari APBN.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pemberian KJS bagi guru honorer itu bukan rencana dadakan, melainkan sudah terprogram pada saat merancang program Kartu Jakarta Sehat.

Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk menaikkan upah minimum guru honorer menjadi setara dengan UMP mudah-mudahan dapat segera terealisasikan. Amin

Sumber : nq99